OUTSOUCING DI PEMERINTAHAN ITU MERUGIKAN PEKERJA DAN NEGARA

POLITISI dan aktivis kota Medan DADEK WONK menyikapi Praktik perusahaan outsourcing atau alih daya di lembaga negara (termasuk Lembaga Negara, BUMN dan instansi pemerintah lainnya) dinilai merugikan karena menciptakan ketidak pastian kerja, memangkas kesejahteraan pekerja akibat pemotongan hak, serta berpotensi merugikan anggaran negara melalui kebocoran dana dari biaya agensi yang tidak efektif.

Dampak sistem outsourcing ini menekan kedua belah pihak melalui berbagai mekanisme:

Kerugian bagi Pekerja

• Rentan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Status pekerja alih daya selalu terikat kontrak, sehingga tidak ada stabilitas dan mereka dapat diberhentikan kapan saja tanpa pesangon yang layak.
• Pemotongan Upah: Terjadi praktik penyimpangan di lapangan di mana agen penyalur memotong upah pekerja secara berlebihan, bahkan seringkali hak jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) tidak dipenuhi secara penuh.
• Minimnya Jenjang Karir: Pekerja outsourcing di lembaga negara tidak memiliki jalur pengembangan karir atau promosi menjadi pegawai tetap meskipun telah mengabdi bertahun-tahun.
• ketidakpastian status kerja, pemotongan pendapatan oleh pihak vendor, dan minimnya jaminan kesejahteraan jangka panjang.

Kerugian bagi Pemerintah (dan Negara)

• Inefisiensi Anggaran:                        Pemerintah harus membayar biaya jasa (fee) kepada pihak ketiga (vendor/agen), yang jika diakumulasikan justru lebih boros dibandingkan jika instansi merekrut pegawai pemerintah secara langsung.
• Masalah Kualitas Pelayanan:            1Seringkali terjadi salah kelola dan penyimpangan dalam pemborongan pekerjaan di BUMN yang mengganggu kinerja inti lembaga tersebut.
• Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Pemerintah berhadapan dengan tuntutan demonstrasi buruh yang terus berulang dan masalah pelanggaran hak normatif pekerja alih daya yang menuntut evaluasi Kemenaker.
• Kualitas Layanan Publik :                          Resiko Kebocoran Data: Pemerintah harus berbagi data dan informasi sensitif dengan entitas eksternal (perusahaan vendor), yang memicu risiko keamanan dan kerahasiaan institusi.
• Hilangnya Pengetahuan Institusional: Dengan tingginya perputaran (turnover) pekerja kontrak, pemerintah berisiko kehilangan keahlian, memori institusional, dan kontinuitas pelayanan publik yang efektif.

Untuk membatasi dampak negatif ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan haruslah terus melakukan evaluasi terkait perlindungan hak dasar alih daya dan regulasi turunannya, mengeluarkan kebijakan yang memang bijak, ujar Dadek wonk.

Wakil Ketua Umum LSM Gempur : Meminta KPK Usut Tuntas Korupsi di Sumatera Utara

Wakil Ketua umum LSM GEMPUR, DADEK HARYANTHO, memberikan dukungan penuh terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis, 26 Juni 2025.  

Dadek haryantho

Enam orang diamankan dalam OTT tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Satker PJR Wilayah 1 Sumatera Utara.  DADEK HARYANTHO  mendesak KPK untuk tidak berhenti di Mandailing Natal.

recommended by

Luxuriant Hair

Rambut pasti tumbuh lebat! Tak peduli seberapa parah botak

Pelajari Lebih

“OTT di Mandailing Natal hanyalah sebagian kecil dari masalah korupsi yang membelit Sumatera Utara!  Kami mendesak KPK untuk segera menyasar daerah lain, khususnya Kabupaten Deli Serdang, yang juga diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi serupa,” tegas DADEK HARYANTHO dalam rilis pers yang dikeluarkan hari ini , 29/06/2025 .

DADEK HARYANTHO menilai penangkapan enam orang di Mandailing Natal sebagai bukti nyata bahwa praktik korupsi di Sumatera Utara telah membudaya dan merajalela.  “Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa.  Ini adalah kejahatan sistemik yang telah menggerogoti keuangan negara dan merugikan rakyat Sumatera Utara,” ujarnya dengan nada geram.

LSM GEMPUR mengapresiasi keberanian dan ketangguhan KPK dalam memberantas korupsi.  “Kami berharap OTT ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak.  Praktik suap dan pungli dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara sudah menjadi rahasia umum.  Para kontraktor sering dipaksa untuk memberikan setoran kepada pejabat agar proyek mereka bisa berjalan,” ungkap DADEK HARYANTHO.

DADEK HARYANTHO menambahkan, LSM GEMPUR akan terus mengawal proses hukum kasus ini dan mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.  “Jangan sampai hanya pelaku kecil yang diproses hukum, sementara aktor intelektualnya bebas berkeliaran,” tegasnya.  “Kami berharap KPK akan segera menindaklanjuti tuntutan kami dan segera melakukan OTT di Kabupaten Deli Serdang dan daerah lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi serupa.”

“Sumatera Utara harus bersih dari korupsi!  Kami mendukung penuh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Utara,” pungkas DADEK HARYANTHO. 

DADEK HARYANTHO, "BANG IJECK" SOSOK YANG PANTAS MEMIMPIN SUMATERA UTARA

DADEK HARYANTHO (Dadek Wonk) sekretaris Bapilu DPW PSI Sumatera Utara, menyampaikan pesan terbuka kepada rakyat dan masyarakat Sumatera Utara meyakini sosok MUSA RAJEKSHAH atau Bang IJECK adalah sosok calon Gubernur yang pantas didukung dan dipilih untuk memimpin Sumatera Utara ke depan.

Melalui keterangannya yang disampaikan kepada Media di Medan, Jum'at 19/04/2024, DADEK WONK mengatakan, “Saya tahun 2018 yang lalu salah satu tim pemenangan untuk Bang IJECK maju dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Sejauh ini juga hubungan kami tetap baik, sehingga tahun 2024 ini, bersama kawan-kawan, kami sudah sepakat jika Bang IJECK maju menjadi calon Gubernur Sumut kita akan kembali membantunya agar terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029,” ujar DADEK WONK

Ditambahkannya bahwa Bang IJECK adalah calon Gubernur yang paling mendekati kriteria sebagai Kepala Daerah, yang kita ketahui bahwa untuk maju menjadi calon kepala daerah apalagi untuk provinsi, hal itu membutuhkan kemampuan dan dukungan.

Kemampuan finansial dan kepemimpinan yang kuat, serta dukungan partai politik dan organisasi masyarakat lainnya. Untuk Bang IJECK itu sudah diakui memenuhi kriteria, punya kemampuan finansial yang baik, kepemimpinan partai politik yang terpuji dan teruji di Sumut. Hari ini Bang IJECK menjadi Plt.Ketua Pemuda Pancasila Sumut, lalu Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Sumut, yang program kerjanya sudah terbukti berbuat kepada rakyat.

Soal nama-nama yang beredar, Menurut DADEK WONK, paling yang perlu diperhitungkan ya, BOBBY NASUTION, “Ya, Saya menyampaikan apa adanya ya, mungkin hari ini  BOBBY NASUTION adalah Menantu Pak JOKOWI dan Ipar Wapres Terpilih, jadi soal itu masih dianggap penting diantara komunikasi politik saat ini. Tapi menurut Saya gak usah kita khawatir, soalnya kemenangan PRABOWO GIBRAN di Sumut juga bukan kerja sendirian BOBBY NASUTION, Bang IJECK bersama partai Golkar juga  banyak berkontribusi palagi kita di PSI Sumut, selalu ikut kampanyekan GIBRAN RAKABUMING RAKA dalam setiap aktivitas kampanye PSI Sumut meskipun kita dengar-dengar BOBBY NSSUTION secara pribadi tidak juga kok dukung PSI pada Pemilu 2024 Februari yang lalu,” kata DADEK WONK mengakhiri.

NASIONALISLAH SEPERTI PRABOWO

Prabowo Subianto saya akui sebagai sosok yang sangat nasionalis namun tetap humoris. Sikap Prabowo ini membuatnya sangat mudah beradaptasi dengan kelompok-kelompok muda di Indonesia.

Prabowo saya nilai sebagai sosok yang sangat santai dan suka bercanda dengan kawula muda. 

Prabowo merupakan sosok yang sangat menjaga sikap nasionalisme. Namun secara bersamaan Prabowo juga sangat mudah diajak bercengkrama dan bercanda. 

"Sosok beliau sangat nasionalis, Bahkan saya banyak meliat Pak Prabowo suka bercanda dan ketawa, walau terlihat wajah lelahnya di masa kampanye saat ini,"  Prabowo bisa memberikan energi dan ketenangan kepada orang yang hendak berbicara dengannya.

Saya sebelumnya mengira Prabowo sosok yang serius  Namun anggapannya sirna setelah bertemu langsung dengan sosoknya tersebut pada acara kampanye tertutup di gedung serba guna kota medan, Sabtu 13 januari 2024 kemarin.

"Sumpah, ketika pas ketemu langsung dan Pak Prabowo memberikan energi yang bisa bikin  tenang ternyata Pak Prabowo itu serius tapi santai ,". 

Saya mengakui pertemuan yang sangat singkat tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga. Banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari sosok Prabowo. 

Saya sangat terkesan karena berhasil bertemu dengan sosok Prabowo yang sebelumnya hanya bisa melihat melalui TV. "Ini pengalaman yang seru banget bisa ketemu sama orang yang dulu cuma bisa lihat di TV hari ini udah bisa lihat langsung , semoga sehat sehat selalu Pak Prabowo Subianto," 

@dadek_haryantho

DADEK HARYANTHO, RUMAH DEMOKRASI SOLIDARITAS (RDS) Wadah Untuk Masyarakat Timba Ilmu Politik

Medan - Rumah Demokrasi Solidaritas (RDS) Sumatera Utara akhirnya terbentuk dan dideklarasikan pada Senin (27/11/2023). 

Deklarasi disertai pelantikan pengurus RDS Sumatera Utara dan Kota Medan di Jalan Gurilla No.  47 Medan.  

Dalam kata sambutannya, Pendiri RDS Sumut Dadek Haryanto mengatakan, dibentuknya Rumah Demokrasi Solidaritas ini, untuk menciptakan kader-kader baru yang berminat untuk menggeluti dunia politik. "RDS ini dibentuk sebagai wadah untuk semua kalangan untuk mengetahui dan mendalami dunia politik. 

Masyarakat dapat menimba ilmu yang dapat bermanfaat, khususnya kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," ungkap Dadek. Ia mengharapkan, dengan keberadaan RDS ini dapat lebih berkontribusi untuk meningkatkan kepedulian dari masyarakat dalam menggunakan hak politiknya, khususnya dalam Pemilu 2024 mendatang.

 "Berdirinya RDS ini dengan mengusung slogan 'Membesarkan Kemenangan Tanpa Batas'," ucap Dadek. 

Acara berlangsung cukup meriah.  Seluruh kader RDS dari 21 kecamatan di Kota Medan terlihat turut hadir dalam deklarasi dan pelantikan tersebut. 

Berikut Struktur Rumah Demokrasi Solidaritas (RDS) Sumatera Utara- 

Pembina : Ketua DPW PSI Sumatera Utara, H. M Nezar Djoeli ST- 

Penasehat : Ketua Bappilu PSI Sumut, Muhri Fauzi Hafiz SE MA- 

Pendiri : wakil ketua Bappilu PSI Sumut, Dadek Haryanto

Ketua RDS Sumatera Utara : Slamet Basirun

 Sekretaris RDS Sumatera Utara : Hendri Simarmata 

Bendahara RDS Sumatera Utara : Yanti A.MKes.

Struktur Rumah Demokrasi Solidaritas (RDS) Kota Medan

Pembina RDS Kota Medan: Hendrawan

Ketua RDS Kota Medan : Duli Novri

Sekretaris RDS Kota Medan : Ahmad Fauzi

Bendahara RDS Kota Medab: Shewyne

TOLAK SUAP DAN KORUPSI POLITIK

INDRA GUNAWAN

Kontestasi Pemilu pada tahun 2023 tidak luput dari permasalahan tindak pidana korupsi. Penjabaran INDRA GUNAWAN Wakil Ketua Rumah Demokrasi Solidaritas (RDS) Sumatera Urara menjelaskan. Tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut cenderung merupakan tindak pidana korupsi politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. 

Alasan pemilih memilih politisi korup yaitu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dan faksionalisme dalam sistem kepartaian yang lemah menghalangi kemampuan perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut. 

Bentuk-bentuk korupsi politik terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian pelayanan publik, penyuapan terhadap pengawasan birokrasi public, dan penyuapan untuk meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh pejabat public untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme atau patronage untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, dan korupsi pembiayaan partai politik.

Untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun Undang-Undang keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu sistem keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel.