OUTSOUCING DI PEMERINTAHAN ITU MERUGIKAN PEKERJA DAN NEGARA

POLITISI dan aktivis kota Medan DADEK WONK menyikapi Praktik perusahaan outsourcing atau alih daya di lembaga negara (termasuk Lembaga Negara, BUMN dan instansi pemerintah lainnya) dinilai merugikan karena menciptakan ketidak pastian kerja, memangkas kesejahteraan pekerja akibat pemotongan hak, serta berpotensi merugikan anggaran negara melalui kebocoran dana dari biaya agensi yang tidak efektif.

Dampak sistem outsourcing ini menekan kedua belah pihak melalui berbagai mekanisme:

Kerugian bagi Pekerja

• Rentan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Status pekerja alih daya selalu terikat kontrak, sehingga tidak ada stabilitas dan mereka dapat diberhentikan kapan saja tanpa pesangon yang layak.
• Pemotongan Upah: Terjadi praktik penyimpangan di lapangan di mana agen penyalur memotong upah pekerja secara berlebihan, bahkan seringkali hak jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) tidak dipenuhi secara penuh.
• Minimnya Jenjang Karir: Pekerja outsourcing di lembaga negara tidak memiliki jalur pengembangan karir atau promosi menjadi pegawai tetap meskipun telah mengabdi bertahun-tahun.
• ketidakpastian status kerja, pemotongan pendapatan oleh pihak vendor, dan minimnya jaminan kesejahteraan jangka panjang.

Kerugian bagi Pemerintah (dan Negara)

• Inefisiensi Anggaran:                        Pemerintah harus membayar biaya jasa (fee) kepada pihak ketiga (vendor/agen), yang jika diakumulasikan justru lebih boros dibandingkan jika instansi merekrut pegawai pemerintah secara langsung.
• Masalah Kualitas Pelayanan:            1Seringkali terjadi salah kelola dan penyimpangan dalam pemborongan pekerjaan di BUMN yang mengganggu kinerja inti lembaga tersebut.
• Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Pemerintah berhadapan dengan tuntutan demonstrasi buruh yang terus berulang dan masalah pelanggaran hak normatif pekerja alih daya yang menuntut evaluasi Kemenaker.
• Kualitas Layanan Publik :                          Resiko Kebocoran Data: Pemerintah harus berbagi data dan informasi sensitif dengan entitas eksternal (perusahaan vendor), yang memicu risiko keamanan dan kerahasiaan institusi.
• Hilangnya Pengetahuan Institusional: Dengan tingginya perputaran (turnover) pekerja kontrak, pemerintah berisiko kehilangan keahlian, memori institusional, dan kontinuitas pelayanan publik yang efektif.

Untuk membatasi dampak negatif ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan haruslah terus melakukan evaluasi terkait perlindungan hak dasar alih daya dan regulasi turunannya, mengeluarkan kebijakan yang memang bijak, ujar Dadek wonk.